Demokrasi adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, pemerintahan demokrasi mempunyai semboyan bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Paham demokrasi bersumber dari ajaran J.J Rousseu yang tertuang dalam bukunya yang berjudul Du Contract Social / perjanjian masyarakat. Dalam buku ini dijelaskan bahwa rakyat yang tertindas di bawa pemimpin kaum Borjuis menuntut hak – hak asasinya supaya dijamin, yaitu berupa kebebasan dan persamaan.
Rakyat sebagai suatu bangsa menuntut adanya pembagian kekuasaan politik yang adil, yaitu kekuasaan raja harus dibatasi dengan undang – undang, rakyat harus mempunyai wakil – wakil yang duduk dalam parlemen, maka lahirlah Negara demokrasi.
Prinsip – prinsip demokrasi terlihat dari unsur – unsur, sebagai berikut :
a. Keterlibatan warga Negara dalam politik.
b. Kebebasan atau kemerdekaan tertentu tiap warga Negara.
c. Persamaan tertentu tiap warga Negara.
d. Sitem perwakilan melalui lembaga perwakilan rakyat.
e. Pemilihan yang didasarkan pada kemenangan mayoritas
Demokrasi di Indonesia saat ini, memberikan terlalu banyak ruang terjadinya pengerahan modal secara besar-besaran, akibatnya politik uang merajalela merusak tatanan demokrasi itu sendiri. Hal ini juga yang memicu pihak-pihak yang terlibat di dalamnya menjadi kriminal.
Direktur Reform Institute Yudi Latief mengungkapkan dalam diskusi refleksi akhir tahun 2011 di DPP PKB Jakarta, Kamis (29/12). "Kekacauan politik hari ini itu sebenarnya disebabkan satu iblis, yang namanya uang. Uang merusak seluruh tatanan demokrasi kita. Desain institusi demokrasi kita memaksa kita menjadi kriminal," ujar Yudi.
Yudi mengatakan, maraknya praktik politik uang tidak akan sirna, selama tatanan demokrasi masih memberikan ruang besar bagi pihak yang bermodal banyak. Untuk itulah, ia menyarankan adanya pembatasan kampanye dan penyederhanaan mekanisme pemilu. "Selama desain demokrasi beri ruang kapital terlalu banyak, tidak akan sirna. Sederhanakan pemilihan, batasi kampanye," ujar Yudi.
Ia pun menegaskan, jika ingin mewujudkan iklim demokrasi yang berkeadilan sosial, politik harus dipimpin ide, mengedepankan gagasan, tidak hanya modal. "Kalau mau jujur banyak yang tidak mampu bayar modal politik. Terpaksa menjadi kriminal," tukasnya.
Banyak negara yang memang sudah menganut sistem demokrasi, namun keberhasilan sistem demokrasi juga ditentukan oleh para pelaku dari sistem tersebut. Demokrasi di negara A belum tentu cocok pula diterapkan di negara B. Demokrasi sendiri, harus mampu berbaur dengan kearifan lokal maupun kearifan sosial serta budaya yang ada di negara penganut sistem tersebut.
